MANUSIA
SEKULARISALI
Sekularisme atau sekulerisme dalam penggunaan masa kini secara
garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau
harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan
dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta
tidak menganakemaskan sebuah agama tertentu..
Manusia sekulerisasi
Sekularisme juga dapat berarti ideologi sosial. Di sini
kepercayaan keagamaan atau supranatural tidak dianggap sebagai kunci penting
dalam memahami dunia, dan oleh karena itu dipisahkan dari masalah-masalah
pemerintahan dan pengambilan keputusan.
Sekularisme tidak dengan sendirinya adalah Ateisme, banyak para Sekularis adalah seorang yang religius
dan para Ateis yang menerima pengaruh dari agama dalam pemerintahan atau
masyarakat. Sekularime adalah komponen penting dalam ideologiHumanisme Sekuler.
Beberapa masyarakat menjadi semakin sekuler secara
alamiah sebagai akibat dari proses sosial alih-alih karena pengaruh gerakan
sekuler, hal seperti ini dikenal sebagai Sekularisasi
Alasan-alasan
pendukungan dan penentangan sekularisme
Pendukung sekularisme menyatakan bahwa meningkatnya
pengaruh sekularisme dan menurunnya pengaruh agama di dalam negara
tersekularisasi adalah hasil yang tak terelakkan dari Pencerahan yang
karenanya orang-orang mulai beralih kepada ilmu pengetahuandan rasionalisme dan
menjauh dari agama dan takhayul.
Penentang sekularisme melihat pandangan di atas sebagai
arogan, mereka membantah bahwa pemerintaan sekuler menciptakan lebih banyak
masalah dari pada menyelesaikannya, dan bahwa pemerintahan dengan etos
keagamaan adalah lebih baik. Penentang dari golongan Kristiani juga menunjukkan
bahwa negara Kristen dapat memberi lebih banyak kebebasan beragama daripada
yang sekuler. Seperti contohnya, mereka menukil Norwegia, Islandia, Finlandia, dan Denmark, yang kesemuanya mempunyai hubungan konstitusional
antara gereja dengan negara namun mereka juga dikenal lebih progresif dan
liberal dibandingkan negara tanpa hubungan seperti itu. Seperti contohnya,
Islandia adalah termasuk dari negara-negara pertama yang melegal kan aborsi,
dan pemerintahan Finlandia menyediakan dana untuk pembangunan masjid.
Namun pendukung dari sekularisme juga menunjukkan bahwa
negara-negara Skandinavia terlepas
dari hubungan pemerintahannya dengan agama, secara sosial adalah termasuk
negara yang palng sekuler di dunia, ditunjukkan dengan rendahnya persentase
mereka yang menjunjung kepercayaan beragama.
Komentator modern mengkritik sekularisme dengan
mengacaukannya sebagai sebuah ideologi antiagama, ateis, atau bahkan satanis.
Kata Sekularisme itu sendiri biasanya dimengerti secara peyoratif oleh kalangan
konservatif. Walaupun tujuan utama dari negara sekuler adalah untuk mencapai
kenetralan di dalam agama, beberapa membantah bahwa hal ini juga menekan agama.
Beberapa filsafat politik seperti Marxisme, biasanya mendukung bahwasanya pengaruh agama di
dalam negara dan masyarakat adalah hal yang negatif. Di dalam negara yang
mempunyai kepercayaan seperti itu (seperti negara Blok Komunis), institusi
keagamaan menjadi subjek di bawah negara sekuler. Kebebasan untuk beribadah
dihalang-halangi dan dibatasi, dan ajaran gereja juga diawasi agar selalu
sejalan dengan hukum sekuler atau bahkan filsafat umum yang resmi. Dalam
demokrasi barat, diakui bahwa kebijakan seperti ini melanggar kebebasan
beragama.
Beberapa sekularis menginginkan negara mendorong majunya
agama (seperti pembebasan dari pajak, atau menyediakan dana untuk pendidikan
dan pendermaan) tapi bersikeras agar negara tidak menetapkan sebuah agama
sebagai agama negara, mewajibkan ketaatan beragama atau melegislasikan akaid. Pada masalah
pajak Liberalisme
klasik menyatakan
bahwa negara tidak dapat "membebaskan" institusi beragama dari pajak
karena pada dasarnya negara tidak mempunyai kewenangan untuk memajak atau
mengatu agama. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa kewenangan duniawi dan
kewenangan beragama bekerja pada ranahnya sendiri-sendiri dan ketka mereka
tumpang tindih seperti dalam isu nilai moral, kedua- duanya tidak boleh
mengambil kewenangan namun hendaknya menawarkan sebuah kerangka yang dengannya
masyarakat dapat bekerja tanpa menundukkan agama di bawah negara atau
sebaliknya.
