e-Government Berbasis Open Source Software dan Kisah Keberhasilan Jembrana

Engkos Koswara Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Anggota Dewan Riset Nasional Bidang TIK Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu mengelola kegiatan informasi pemerintahan memberi peluang baru untuk melayani masyarakat dengan cepat, akurat, relevan dan tepat waktu. Selain masyarakat diuntungkan dengan layanan cepat dan terbuka, pemerintah juga diuntungkan dengan naiknya pendapatan asli daerah. Pemahaman Umum Keberhasilan pembangunan e-Government tidak terlepas dari 5 komponen dasar yang menunjangnya, yaitu: (1) Perangkat keras yang meliputi perangkat komputer, sistem jaringan dan sistem telekomunikasi. Komputer yang digunakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan apakah akan memakai microcomputer, minicomputer atau mainframe, hal ini sangat tergantung dari jumlah data yang akan diolah. Sistem jaringan yang akan digunakan untuk komunikasi komputer perlu ditentukan apakah cukup dengan local area network, wide area network, atau gabungan keduanya. Untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain dibutuhkan sistem telekomunikasi yang handal apakah menggunakan radio, telepon atau satelit, termasuk penyedia telekomunikasi mana yang digunakan. Kemungkinan lain adalah membangun sendiri fasilitas telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya sehingga tidak terjadi ketergantungan pada provider tertentu. (2) Perangkat lunak meliputi sistem operasi, bahasa pemrograman dan aplikasi komputer yang  digunakan. Untuk menenntukan sistem operasi yang digunakan perlu diperhatikan bahwa sistem tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan, bisa berbasis open source seperti Linux dan solaris atau closed source seperti prorietary. Untuk menentukan pilihan harus berhati-hati karena sistem operasi akan sangat menentukan kelancaran jalannya sistem, tidak saja secara teknologi tapi juga secara ekonomi, pilihlah sistem operasa yang secara teknologi mudah dikembangkan dan menyediakan kode program komputer terbuka artinya bahwa kode program yang dibangun untuk menjalankan komputer dapat di baca, dimodifikasi dan dikembangkan oleh para programmer lokal. Bila menggunakan sumber tertutup maka sulit untuk dikembangkan sendiri, artinya sistem yang dibangun akan terjadi ketergantungan pada pembuatnya atau pada vendor tertentu. Begitu juga untuk program aplikasi sebaiknya menggunakan sumber kode terbuka, sehingga siapapun programmer yang akan mengembangkan aplikasi dapat dengan mudah membaca sumber kodenya. Bila e-Government ini akan dibangun dengan menggunakan open source software maka yang perlu diperhatikan adalah harus dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dibindang ICT sehingga dapat membuat, mengembangkan dan merawat sendiri sistem e-Government yang dibangunnya. (3) Data meliputi data tekstual, suara, gambar, video dan data spatial. Kebutuhan pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan data untuk e-goverment sangat bervariasi hal ini ditentukan dengan jenis data dan jumlah data yang diolah. Dalam pelaksanaannya jenis data tersebut dolah bersamaan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem informasi yang dibangun. Untuk sistem informasi yang berbasis perta biasanya menggunakan data spatial dilengkapi dengan gambar, suara, tekstual bahkan video. Hal ini merupakan e-Government yang sangat ideal namun membutuhkan penyimpan data yang besar begitu juga sewaktu menginformasikan kepada masyarakat membutuhkan bandwidth yang cukup besar sehingga sistem dapat berjalan lancar, bila hal ini tidak dilakukan dengan cermat sistem yang dibangun akan sering hang, karena tidak ada sinkronisasi antara data yang diolah,  perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Semua e-Government memerlukan database. Database yang dibangun bisa  terpusat (centralized database) atau tersebar (decentralized database), hal ini tergantung dari kebutuhan e-Government yang di buat dan harus ditentukan sewaktu tahapan design sistem. (4) Prosedur meliputi cara menginstal perangkat lunak yang dibangun artinya harus ada dokumen pendukung untuk membantu para pengguna dalam melaksanakan pekerjaannya; cara memperbaiki sistem bila muncul masalah yang sederhana dan dapat diatasi oleh pengguna artinya harus ada dokumen “trouble shooting” yang mudah dimengerti oleh pengguna; cara menjalankan sistem atau dikenal dengan nama “system operating procedure” atau prosedur untuk mengoperasikan sistem, hal ini perlu ada dokumennya yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga siapapun yang akan menjalankan sistem ini tidak akan mengalami kesulitan yang berarti. (5) Sumber daya manusia meliputi “system analyst” yang mempunyai keahlian dalam menganalisa sistem, diperlukan kalau akan membuat sistem informasi yang baru, sebelumnya harus dianalisis sistem yang sedanng berjalan, lalu ditentukan perbaikan apa yang harus dilakukan, programmer yang punya keahlian membuat dan mengembangkan program komputer terutama yang berbasis OSS sehingga akan dengan mudah dan cepat dalam membuat perangkat lunak yang diperlukan; administrator jaringan diperlukan karena e-Government yang dibangun merupakan gabungan dari berbagai sistem informasi, seprti sistem informasi keuangan, kepegawaian, pajak, kependudukan, sekolah, rumah sakit, pendidikan tinggi, industri, pengusaha, perdagangan, dll. Administrator inilah yang mengelola dari semua sistem yang ada termasuk kelancaran jaringan komputer yang digunakan; teknisi diperlukan terutama untuk memasang dan menangani kerusakan yang minimal dari  perangakat keras dan perangkat lunak yang sederhana sehingga sistem akan selalu berjalan tanpa harus menunggu dengan waktu perbaikan yang relatif lalam, teknisi yang melakukan pengentrian data ke sistem termasuk melakukan validasi data yang masuk terutama untuk data yang akan diakses masyarakat harus mempunyai kesalahan yang minimal, sehingga tidak banyak revisi. Jnet: Jimbarwana Networking dari Jembrana Salah satu pemerintah daerah yang berhasil menggunakan open source software untuk membangun sistem e-Government nya adalah Kabupaten Jembrana di Bali. Jembarana membangun J-Net merupakan  singkatan dari Jimbarwana Networking yaitu jaringan yang mengintegrasikan Kecamatan, desa-desa, sekolah dll se-Kabupaten Jembrana, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan menuju ketata Pemerintahan yang baik (Good Governance), peningkatan kualitas pendidikan  atau E-Learning, dan pemasyarakatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kepada kalangan masyarakat atau E-People). J-NET dibangun untuk (1) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan di daerah baik DPRD maupun Eksekutif melalui komunikasi timbal balik secara lebih cepat; (2) Meningkatkan kwalitas pelayanan masyarakat melalui komputerisasi administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan, ada 31 Jenis Surat Keterangan; (3) Meningkatkn kesejatraan masyarakat pada semua lapisan melalui akses jaringan internet yang dapat menjadi perangsang tumbuhnya simpul simpul ekonomi baru di pelosok desa; (4) Meningkatkan kualitas intelektual anak didik melalui akses internet atau jaringan pendidikan nasional yang memungkinkan bagi pembelajaran elektronik; untuk menggunakan perangkat lunak  legal sesuai dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentak Hak atas Kekayaan Intelektual  dalam mendukung administrasi Pemerintahan Kabupaten Jembrana; (5)  Meniadakan kesenjangan digital di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jembrana. J-NET sangat membantu dalam menyediakan sumberdaya manusia dilingkungan Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Jembrana yang mampu mengoperasikan dan mempergunakan aplikasi-aplikasi berbasis open source yang telah disediakan dalam rangka peningkatan kwalitas pelayanan terhadap masyarakat serta Penggunaan aplikasi  open sources dalam pemerintahan kabupaten Jembrana. Perangkat lunak open source yang digunakan adalah untuk kebutuhan: (1) Sistem operasi OSS dengan aplikasi open office untuk pengolahan kata, tabulasi dan presentasi; (2) Telepon VOIP atau Voice Over Internet Protocol sehingga biaya komunikasi relatif murah; (3) Video meeting untuk kebutuhan pertemuan pertemuan di kapupaten Jembrana; (4) Akses Intranet Pemkab Jembrana untuk (a) Sistem Perkantoran Elektronik menggunakan Kantaya atau Kantor Maya berbasis open source hasil pengembangan BPPT; (b) Sistem Informasi Manajemen Pemda (Simda) meliputi bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan darat & laut, Pengaduan masyarakat dgn SMS melalui SMS center, Sistem Pelaporan Kecamatan, Kelurahan & Desa; (c) Kurikulum Administrasi Pendidikan Maya (Kasipena); (5) Akses ke Internet. Untuk melengkapi kebutuha jaringan telepon, Kabupaten Jembrana menggunakan 2 buah Sentral Telepon Otomatis (STO) induk yaitu STO Negara dan STO Gilimanuk. Selain STO digunakan juga 10 buah terminal stasiun pedesaan rural area berupa transmisi bukit Rangda dan Klatakan untuk rural area Melaya, Palasari, Blimbing Sari, Tuwed, Penyaringan, Pekutatan, Yeh Embang, Manggisari, Perancak dan rural area Gumbrih. Dalam mengantisipasi keluhan masyarakat Jembrana terhadap sulitnya mendapatkan jaringan telepon dari PT Telkom maka Pemerintah Kabupaten Jembrana telah melakukan upaya dengan membangun stasiun jaringan telepon lokal dengan sistem PABX yang berlokasi di Desa Tegal Cangkring Kecamatan Mendoyo dengan kapasitas sambungan sebanyak 26.000, untuk tahap awal disiapkan sebanyak 300 extension.  Pembangunan jaringan telepon lokal tersebut akan terus dikembangkan sehingga semua kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana dapat terlayani dan mayarakat Jembrana tidak lagi mengalami kesulitan dalam hal komunikasi. Penggunaan perangkat lunak open source untuk kebutuhan e-Government sangatlah tepat, karena tidak perlu pengeluaran dana untuk pembelian lisensi perangkat lunak yang harganya relatif mahal, disamping itu adanya tuntutan untuk menyedian dan meningkatkan sumber daya ICT baik secara quantity maupun quality untuk bisa mempunyai e-Government yang mandiri. Hal ini akan meningkatkan kreativitas dan munculnya inovasi baru dibidang ICT untuk kebutuhan atau melayani daerah dan masyarakat. Keberhasilan Kabupaten Jembrana dalam menjalankan e-Government yang berbasis open source berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD tahun 2000 sebesar 2,5 milyar rupiah dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 11,5 milyar. Sedangkan untuk APBD tahun 2000 sebesar 66,9 milyar rupiah dan tahun 2005 meningkat sebesar 234,9 milyar rupiah. Dalam membangun e-Government yang terintegrasi, perlu diperhatikan bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak pulau dengan 33 pemerintah provinsi, 416 pemerintah kabupaten dan kota, 68988 desa, 54 perwakilan di luarneger, 10 kementerian atau yang setara dibawah menteri koordinator PolHumKam, 14 kementrian atau yang setara dibawah menteri koordinator perekonomian, 10 kementrian dibawah menteri koordinator KesRa dan ada 27 lembaga Negara. Semuanya memerlukan e-Government untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan sehari-harinya. Sehingga diperlukan adanya suatu sistem e-Government yang terpadu dan harus ada lembaga yang ditugasi secara nasional, mempunyai roadmap, dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan dan mempunyai indikator capaian yang jelas sehingga targetnya dapat terukur.